Perdebatan mengenai arah ekonomi Indonesia kembali menarik perhatian. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kecenderungan memperkuat peran negara dalam berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, pengelolaan aset negara, hingga penguatan koperasi dan program sosial.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan penting: apakah Indonesia sedang bergerak menuju ekonomi yang semakin dikendalikan negara, atau justru sedang mencari model pembangunan yang berbeda dari kapitalisme pasar maupun sosialisme klasik?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena karakter ekonomi Indonesia memang tidak mudah ditempatkan dalam satu kotak ideologi. Dalam praktiknya, negara dan pasar terus berinteraksi. Pemerintah memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan, tetapi sektor swasta tetap menjadi bagian penting dalam menciptakan investasi, lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Negara yang Semakin Aktif
Salah satu ciri yang terlihat dalam kebijakan ekonomi saat ini adalah meningkatnya keberadaan negara sebagai pengarah sekaligus pelaksana pembangunan.
Hilirisasi menjadi contoh yang mudah dilihat. Sumber daya alam tidak lagi semata-mata dipandang sebagai komoditas yang dijual dalam bentuk mentah, tetapi sebagai modal untuk membangun industri domestik dan meningkatkan nilai tambah.
Hal serupa terlihat dalam kebijakan ketahanan pangan dan energi. Negara berupaya memastikan sektor-sektor tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar dan kondisi global.
Pendekatan semacam ini memiliki alasan yang kuat. Dalam kondisi tertentu, mekanisme pasar tidak selalu mampu menjamin kepentingan publik. Ketika menyangkut pangan, energi, kesehatan, atau sumber daya strategis, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama.
Namun, semakin besar peran negara juga membawa konsekuensi.
Negara harus memiliki kapasitas institusional yang kuat agar intervensi tidak berubah menjadi birokrasi yang tidak efisien, monopoli, atau bahkan ruang baru bagi kepentingan kelompok tertentu.
Jalan Tengah yang Membutuhkan Tata Kelola
Di sinilah gagasan jalan tengah ekonomi Indonesia menjadi menarik.
Jalan tengah bukan berarti mengambil sedikit dari kapitalisme dan sedikit dari sosialisme. Lebih dari itu, jalan tengah dapat dipahami sebagai upaya menemukan keseimbangan antara efisiensi pasar, kepentingan investasi, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pasar dibutuhkan karena mekanisme kompetisi dapat mendorong efisiensi dan inovasi. Sementara negara dibutuhkan untuk menciptakan aturan main, menyediakan barang publik, memperbaiki kegagalan pasar, dan memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan manfaat yang lebih luas.
Persoalannya bukan sekadar seberapa besar negara harus hadir.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: **untuk siapa kekuatan negara digunakan?**
Negara yang kuat dapat menjadi instrumen pembangunan apabila kekuatannya digunakan untuk memperluas kesempatan ekonomi. Sebaliknya, kekuatan yang sama dapat menjadi masalah apabila hanya memperkuat kelompok ekonomi yang sudah memiliki modal dan akses.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup dilihat dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi. Distribusi manfaat, kualitas lapangan kerja, produktivitas, daya saing usaha kecil, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi indikator.
## Tantangan bagi Dunia Usaha
Perubahan arah kebijakan ekonomi juga memberikan tantangan sekaligus peluang bagi dunia usaha.
Perusahaan tidak cukup hanya mengikuti perubahan regulasi. Mereka perlu memahami arah kebijakan pemerintah, perubahan sektor prioritas, kebijakan fiskal, perpajakan, investasi, serta perkembangan industri nasional.
Dalam situasi ketika negara semakin aktif dalam perekonomian, kepatuhan dan tata kelola menjadi semakin penting. Dunia usaha harus mampu membangun sistem administrasi yang baik agar dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan sekaligus menjaga efisiensi bisnis.
Hal ini terutama penting bagi usaha kecil dan menengah. Jangan sampai kebijakan yang dirancang untuk memperkuat ekonomi nasional justru menghasilkan biaya kepatuhan dan administrasi yang terlalu besar bagi pelaku usaha kecil.
## Bukan Negara atau Pasar
Pada akhirnya, perdebatan mengenai kapitalisme negara sebaiknya tidak berhenti pada label ideologis.
Indonesia memiliki pengalaman sejarah dan struktur ekonomi yang berbeda dengan negara-negara Barat maupun negara dengan sistem ekonomi sosialis. Karena itu, model ekonomi Indonesia juga perlu dibangun berdasarkan kebutuhan dan karakter masyarakatnya sendiri.
Gagasan mengenai meningkatnya peran negara dalam ekonomi Indonesia menjadi penting untuk dibaca secara kritis. Salah satu refleksi menarik mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam tulisan **[Prabowo, Kapitalisme Negara, dan Jalan Tengah Ekonomi Indonesia](https://yustinusprastowo.id/2026/08/19/prabowo-kapitalisme-negara-dan-jalan-tengah-ekonomi-indonesia/)** karya Yustinus Prastowo.
Yang terpenting bukan apakah negara atau pasar menjadi pemenang.
Yang lebih penting adalah bagaimana keduanya dapat ditempatkan dalam hubungan yang sehat: negara memiliki kapasitas untuk melindungi kepentingan publik, sementara pasar tetap memiliki ruang untuk berinovasi, berkompetisi, dan menciptakan nilai ekonomi.
Dengan demikian, jalan tengah ekonomi Indonesia bukan sekadar kompromi antara dua ideologi. Ia merupakan pekerjaan besar untuk membangun institusi yang mampu memastikan kekuatan ekonomi—baik milik negara maupun swasta—pada akhirnya bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.
[1]: https://yustinusprastowo.id/?utm_source=chatgpt.com "Yustinus Prastowo – pembelajar segala, penikmat filsafat"